Depok – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang hasil Pilkada Kota Depok 2024 sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar dalam demokrasi. Setelah hampir dua dekade memimpin Depok, PKS akhirnya harus merelakan kursi Wali Kota berpindah kepada pasangan Supian Suri–Chandra Rahmansyah.
Pandangan tersebut disampaikan politisi PKS, Ade Firmansyah, dalam diskusi publik bertajuk “Depok di Tangan Supian Suri” yang digelar Forum Indoraya Today Institute di Cafe Artivator, Pancoran Mas, Depok, Rabu (24/9).
Menurut Ade, kompetisi Pilkada 2024 mempertemukan dua figur kuat yang sama-sama memiliki kapasitas dan pengalaman panjang dalam pemerintahan. Calon dari PKS, Imam Budi Hartono, dikenal dengan rekam jejaknya di legislatif, sementara Supian Suri meniti karier dari jalur birokrasi.
“Warga Depok sebenarnya beruntung karena dua calon yang bertarung punya rekam jejak yang sama-sama kuat. Dari sisi pengalaman, keduanya memahami persoalan Depok,” ujar Ade di hadapan audiens yang mayoritas mahasiswa.
Diskusi publik ini juga menghadirkan narasumber lain, di antaranya politikus PKB Babai Suhaimi, Dekan FISIP UI Prof. Semiarto Aji, dan Direktur Eksekutif IDP-LP Riko Noviantoro.
Prof. Semiarto menilai hasil Pilkada tidak bisa dilihat sekadar sebagai kemenangan dan kekalahan. Secara elektoral, PKS tetap memimpin di DPRD dengan 13 kursi. Namun, ada gejala kejenuhan sebagian warga setelah 20 tahun dipimpin oleh partai yang sama.
“Bisa jadi warga Depok mengalami political fatigue atau keletihan politik. Akan tetapi, secara politik PKS tetap kuat, hanya saja momentumnya yang bergeser,” ungkapnya.
Ia menambahkan, isu-isu praktis seperti kemacetan dan kondisi infrastruktur lebih mudah diterima publik ketimbang narasi besar yang bersifat ideologis. Hal ini turut menjadi faktor yang menguntungkan pasangan Supian–Chandra.
Forum diskusi ini dihadiri mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk UI, Gunadarma, Universitas Pancasila, UNJ hingga UIN Syarif Hidayatullah. Indoraya Today Institute sebagai penyelenggara menegaskan bahwa forum ini bertujuan membuka ruang analisis kritis terhadap dinamika politik Depok pasca-Pilkada.
