Depok — Komisi C DPRD Kota Depok yang membidangi Infrastruktur dan Pembangunan menggelar Evaluasi Akhir Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLHK), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, pada 17 Desember 2025.
Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok Reni Siti Nuraeni, Kepala Dinas Damkar Adnan, serta Kepala Dinas Perhubungan Zamrowi. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif, tepat sasaran, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Bambang Sutopo, menegaskan bahwa Kota Depok sebagai kota yang terus berkembang dihadapkan pada berbagai tantangan nyata. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan layanan publik harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
“Masih terdapat persoalan mendasar seperti infrastruktur yang belum tuntas, sistem drainase yang belum terintegrasi, banjir, longsor, pengelolaan sampah, kemacetan, konektivitas antarwilayah, hingga tantangan di sektor pendidikan dan pelayanan publik,” ujar Bambang Sutopo.
Dalam rapat tersebut, DLHK Kota Depok menyampaikan bahwa realisasi anggaran dan capaian fisik telah mencapai 80–90 persen dan optimistis dapat terserap hingga 100 persen. Namun, diprediksi terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025, khususnya sekitar Rp60 miliar di Disrumkim yang belum terserap untuk pembebasan lahan TPA Cipayung. Hal ini disebabkan belum tersusunnya FS/DED serta perlunya proses appraisal lanjutan, ditambah tertundanya rencana proyek sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), serta penutupan TPA Cipayung oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Sementara itu, anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok tercatat terserap hampir 100 persen, disertai penambahan aset berupa dua unit kendaraan pemadam kebakaran baru serta perbaikan kendaraan lama. Adapun Dinas Perhubungan Kota Depok melaporkan serapan anggaran berada di kisaran 80–90 persen, dengan peningkatan sarana pendukung transportasi dan lalu lintas.
Bambang Sutopo menekankan bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya berorientasi pada perencanaan dan serapan anggaran, tetapi harus dilandasi kesungguhan melayani masyarakat dan memperhatikan manfaat jangka panjang.
“Pembangunan infrastruktur harus direncanakan secara matang, cermat, dan detail. Keselamatan serta kebermanfaatan jangka panjang harus diutamakan, bukan tergesa-gesa demi pencitraan,” tegasnya.
Komisi C DPRD Kota Depok berharap hasil evaluasi akhir tahun ini menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di tahun mendatang, agar pembangunan Kota Depok semakin merata, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
