Depok — Anggota DPRD Kota Depok, Ubaidillah, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Paripurna Perdana DPRD Kota Depok Tahun 2026 yang digelar pada siang hari. Paripurna tersebut menjadi agenda awal penyampaian arah dan program pemerintah daerah untuk tahun 2026.
Dalam keterangannya, Ubaidillah menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai menjadi kabar kurang baik bagi masyarakat Depok. Ia menyebutkan bahwa sejumlah program yang selama ini dirasakan langsung manfaatnya oleh warga tidak lagi dilanjutkan, di antaranya Universal Health Coverage (UHC) dan santunan kematian yang telah dihentikan sejak pertengahan tahun sebelumnya.
Selain itu, Ubaidillah juga menyesalkan penurunan signifikan pada program guru rekar, yang sebelumnya mencapai sekitar 2.000 orang, kini berkurang drastis menjadi sekitar 600-an. Menurutnya, hal tersebut menjadi catatan serius dalam perjalanan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Depok pada tahun 2026.
Ubaidillah menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Kota Depok telah berupaya maksimal memperjuangkan agar program-program tersebut tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Namun demikian, realitas kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Depok belum sejalan dengan harapan tersebut.
“Kami sudah berjuang agar program-program itu tetap ada, bahkan ditambah. Namun kenyataannya masih belum sesuai harapan,” ujarnya.
Meski demikian, Ubaidillah mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan berharap agar tahun 2026 membawa perbaikan serta menghadirkan program-program baru yang lebih berpihak kepada kebutuhan warga Depok.
Menutup pernyataannya, ia menyampaikan doa dan harapan agar ke depan pembangunan Kota Depok dapat berjalan lebih baik serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Selamat Tahun Baru 2026, semoga ke depan ada harapan dan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat Depok,” pungkasnya.
